PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI TOLITOLI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Tolitoli dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Tolitoli. Metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Empiris, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan penulusuran dokumen yang berupa putusan di Pengadilan Negeri Tolitoli. Berdasarkan penelitian yang dilakukan: Penerapan Sanksi Pidana Terhadapa Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Tolitoli dilaksanakan berdasarkan pada Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Dalam pelaksanaanya penerapan sanksi di Pengadilan Negeri Tolitoli kepada pengedar narkotika, hakim menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan pada ketentuan Pasal 111, 112 dan 114. Sedangkan pada korban penyalahgunaan narkotika Hakim dalam memutuskan perkara cenderung menjatuhkan sanksi berupa pidana sesuai ketentuan Pasal 127 ayat 1 tanpa menerapkan sanksi tindakan berupa sanksi rehabilitasi. Hakim dalam menjatuhkan putusannya melihat beberapa faktor yaitu dari segi yuridis (dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan sanksi dan pasal-pasal dalam undang-undang yang terkait dengan tindak pidana narkotika) dan non yuridis (latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa) yang dapat meberatkan atau meringankan terdakwa demi keadilan yang maha Esa. Menjatuhkan sanksi pada pelaku penyalahgunaan narkotika pada dasarnya bertujuan untuk memberikan efek jera pelaku penyalahguna tersebut agar tidak lagi mengulangi kesalahan setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh hakim.