PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENJUAL KOSMETIK ILEGAL (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PALU)

ABSTRAK
Mohamad Muhtar, D 101 14 047,Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penjual
Kosmetik Ilegal (Studi Kasus Pengadilan Negeri Palu), dibimbing Vivi Nur Qalbi,
mempergunakan penelitian empiris.
Proses penegakan hukum kosmetik ilegal dilakukan oleh Kepolisian dan PPNS
Balai POM melakukan koordinasi pada Polri, ada dua proses penegakan hukum
yaitu non justisia dan pro justisia kedua-duanya kewenangan PPNS Balai POM
sedangkan Polri hanya dapat melakukan projustisia, hambatan penegakan hukum
yaitu faktor internal dan faktor eksternal dan Penerapan sanksi pidana terhadap
pelaku kosmetik ilegal masih sangat rendah dibandingkan dengan ketentuan
perundang-undangan, sehingga sanksi pidana tidak membuat efek jera pelaku
kosmetik ilegal akibatnya peredaran narkotika ilegal semakin meningkat, sehingga
sanksi pidana tidak dapat dijadikan sebagai ultimum remedium terhadap pelaku
kosmetik ilegal atau tidak efektif dalam mencegah peredaran kosmetik ilegal.
Sehingga disarankan perlunya hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku
kosmetik ilegal berdasarkan pada ketentuan pidana maksimal sehingga sanksi
dapat menjadi efek jera atau menjadi ultimum remedium sehingga efektivitas
terhadap sanksi dapat mencegah bertambahnya pelaku peredaran kosmetik ilegal.
Kata Kunci: Kosmetik, Ilegal, Sanksi Pidana