PENERAPAN SISTEM MULTI PARTAI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL DI INDONESIA

PENERAPAN SISTEM MULTI PARTAI
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL DI INDONESIA
TAUFIK MADJA/ D101 13 393
DOSEN PEMBIMBING: Dr. H. Idham Chalid, SH., MH.
ABSTRAK
Salah satu semangat perubahan yang terdapat dalam UUD 1945 adalah komitmen
untuk mempertegas sistem pemerintahan presidensil di Indonesia. Dalam kaitannya
dengan sistem presidensil dibenturkan dengan kombinasi sistem multi partai
dianggap tidak kompatibel untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan
presidensil. Sebagai konsekuensi negara demokrasi, ragamnya partai politik yang
lahir tidak mungkin dihindari. Sistem presidensil yang meletakan Presiden sebagai
kepala negara dan kepala pemerintahan menurut Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, penerapan sistem multi partai di Indonesia juga
dilakukan upaya penyederhanaan dengan memagari melalui ambang batas atau yang
dikenal dengan Parlementary ThresholddanPresidenthial threshold demi mendukung
penguatan sistem pemerintahan presidensil. Perkembangannya sistem presidensil
seringkali mendapat masalah serius yaitu kebuntuan antara eksekutif dan legislatif
akibat presiden tidak memiliki dukungan mayoritas di parlemen. Hal ini perlu
ditinjau kembali secara lebih serius, dari aspek konstitusional bahwa penerapan
sistem multi partai merupakan faktor yang sangat penting agar dapat diatur untuk
mewujudkan sistem pemerintahan presidensil yang relatif stabil dan kuat.
Mengoreksi penerapan sistem multi partai artinya menegakan prinsip dan komitmen
berbangsa dan bernegara yang sedang dibangun berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kata Kunci: Konstitusi, sistem presidensil, sistem multi partai