PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Tentang Revitalisasi Kawasan Pantai Di Pasangkayu)

ABSTRAK
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(Studi Tentang Revitalisasi Kawasan Pantai Di Pasangkayu)
AL ANSARI AMINUDDIN / D10116337
Dibimbing Oleh Dr. Asmadi Weri, SH, MH
Masalah tanah adalah menyangkut rakyat yang paling dasar, tanah disamping
mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karena itulah kepentingan
pribadi atas tanah tersebut dikorbankan guna kepentingan umum. Namun hal
tersebut, pemerintah harus menjamin dan menghormati hak-hak yang diberikan
atas tanah kepada masyarakat yang dijamin oleh undang-undang. Pengadaan
tanah tidak akan lepas dari adanya ganti rugi untuk masyarakat yang terkena
dari pengadaan tanah. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana tahapan
pengadaan tanah bagi pembangunan revitalisasi kawasan pantai di Pasangkayu
untuk kepentingan umum ? dan apakah pemberian ganti rugi kepada masyarakat
sudah layak dan adil dalam hal pengadaan tanah bagi pembangunan revitalisasi
kawasan pantai di Pasangkayu untuk kepentingan umum ? tujuan penelitian ini
untuk mengetahui implementasi dari peraturan-peraturan tentang pengadaan
tanah yang diterapkan dalam pembangunan revitalisasi kawasan pantai di
Pasangkayu, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan
teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan pengadaan
tanah bagi pembangunan revitalisasi kawasan pantai di Pasangkayu untuk
kepentingan umum, menggunakan tahapan pengadaan tanah dengan skala kecil
yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015. Pemerintah
daerah kabupaten Pasangkayu membentuk tim dan satuan tugas yang tertuang
dalam Keputusan Bupati Pasangkayu Nomor 87 Tahun 2020 dan Keputusan
Bupati Pasangkayu Nomor 89 Tahun 2020. Tim dan satuan tugas pengadaan
tanah melakukan pemberitahuan, pendataan dan identifikasi kepemilikan,
musyawarah bentuk ganti rugi, pengukuran dan penilaian, musyawarah jumlah
ganti rugi, pemberian ganti rugi dan pelaksanaan pengadaan tanah.. Adapun
pemberian ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten
Pasangkayu kepada masyarakat telah layak dan adil.
Kata Kunci : Hak Tanah, Pengadaan Tanah