PENGUJIAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

PENGUJIAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ANDRA I. MANGGARAI (D101 18 375)
Pembimbing I Isman Bruaharja, S.H., M.Sc.
Pembimbing II, Leli Tibaka, S.H., M.H.
ABSTRAK
Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem
Ketatanegaraan Republik Indonesia meliputi yaitu Bertujuan untuk mengetahui
bagaimana kedudukan hukum Ketetapan MPR dalam tata urutan peraturan
perundang-undangan. Selanjutnya mengenai pengujian ketetapan MPR yang
masih berlaku dan lembaga mana yang berwenang menguji Ketetapan MPR yang
bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Metode penelitian adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan
pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan
pendekatan historis serta pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan
studi kepustakaan. Keempat, hasil penelitian terungkap bahan kedudukan hukum
ketetapan MPR dalam sistem hukum nasional adalah berada setingkat di bawah
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan setingkat
berada di atas Undang-Undang. Dengan kedudukan demikian membawa
konsekuensi yuridis bahwa secara materil Ketetapan MPR tersebut dapat
dilakukan pengujian Pengujian Ketetapan MPR dilakukan dengan mekanisme
legislative review, dan lembaga yang berwenang melakukan pengujian ketetapan
MPR adalah MPR sendiri, berdasarkan asas a contrario actus TAP MPR Nomor 1
Tahun 2003 untuk meninjau kembali status hukum TAP MPR dan sebagai
lembaga pembentuknya.

Kata Kunci : Ketetapan MPR, Legislative Review