Penyelenggaraan Sertifikasi Produk Halal Di Indonesia

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hak konsumen terutama umat Islam untuk
mendapatkan perlindungan dan jaminan terhadap kehalalan produk yang mereka
konsumsi termasuk juga produk dari bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penyelenggaraan
sertifikasi produk halal di Indonesia dan bagaimana pemanfaatan serta pengelolaan
bahan baku hasil rekayasa genetik. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu
penelitian hukum normatif dengan mengkaji atau menelaah baik itu bahan hukum
primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa
proses penyelenggaraan sertfikasi produk halal di Indonesia diatur dalam Undang-
Undang Jaminan Produk Halal (JPH). Bagi pelaku usaha home industry bisa
menggunakan metode reguler dan metode self declare. Sedangkan, produk luar
negeri bisa melalui Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) dan BPJPH. Selanjutnya,
keberadaan produk rekayasa genetik di Indonesia dapat kita lihat pada produk
pangan impor, ayam ras pedaging dan 10 benih yang terdaftar di Kementerian
Pertanian. Untuk menguji keamanan produk rekayasa genetik (PRG) pemerintah
juga sudah mempunyai 4 laboratorium. Kehalalan produk rekayasa genetik (PRG)
juga telah diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Islam Indonesia tentang Rekayasa
Genetika dan Produknya. Oleh karena itu, diharapkan agar proses sertifikasi halal
bisa terus terselenggara dengan baik dan PRG bisa terus dikembangkan.