PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI TERTANGGUNG MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan asas
cepat, sederhana dan biaya murah yang cara penyelesaian sengketanya di tempuh
menggunakan salah satu metode penyelesaian sengketa baik secara konsiliasi,
mediasi, maupun arbitrase atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang
bersengketa sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang perlindungan konsumen. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini ialah:
1) Bagaimana proses penyelesaian klaim asuransi tertanggung melalui Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen; 2. Bagaimana putusan Hukum Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terhadap klaim asuransi tertanggung;
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian klaim asuransi melalui
BPSK dan putusan hukum BPSK terhadap asuransi tertanggung. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative yang
didukung dengan sumber data sekunder, serta dilakukan analisis secara yuridis.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh hasil sebagai berikut:
Bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelsaian Sengketa Konsumen
(BPSK) merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat meskipun masih di
bukanya upaya keberatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri oleh pihak yang tidak
menerima putusan BPSK yang diputus dengan cara arbitrase. BPSK sebagai lembaga
yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen diluar jalur pengadilan hanya
dinilai dari persepsi admisistratif saja dan putusan BPSK tersebut dinilai bukan
produk badan peradilan mengingat kedudukan BPSK yang secara struktural berada di
bawah kementrian perdagangan yang tidak termasuk lembaga peradilan, sehingga
dalam pelaksanaan putusan BPSK yang diputus secara arbitrase harus dimintakan fiat
eksekusi ke Pengadilan Negeri setempat. Permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri
di tempuh karena Pengadilan Negeri sebagai lembaga Yudisial memiliki sarana untuk
eksekusi.