PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Adapun permasalahan yang dibahas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan
metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Kesimpulan dalam penelitian
ini adalah: Proses Penyelesaian sengketa yang diselesaiakan melalui Arbitrase menurut
Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa: Pemohon membuat surat tuntutan kepada arbiter atau majelis arbiter. Arbiter atau
majelis arbiter lalu memberikan salinan atas tuntutan tersebut kepada termohon. Jawaban
termohon yang diterima arbiter atau majelis arbiter diteruskan kembali kepada pemohon.
Arbiter atau majelis arbiter lalu memerintahkan para pihak hadir pada sidang pertama.
Jawaban atas tuntutan yang di ajukan termohon dapat sekaligus dijadikan tuntutan balasan
oleh termohon. Pemohon dapat melakukan pencabutan permohonan tersebut apabila belum
ada jawaban dari termohon atas tuntutannya. Sebaliknya, apabila termohon sudah
memberikan jawaban atas tuntutan dari pemohon, pemohon tidak dapat lagi mencabut
tuntutannya. Pemohon hanya dapat mengubah atau menambah surat tuntutannya apabila
penambahan atau perubahan tuntutan tersebut mendapat persetujuan dari termohon dan hanya
merupakan hal yang bersifat fakta bukan hal-hal yang menjadi dasar dari permohonan.
Kekuatan hukum penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui arbitrase yaitu bersifat
mandiri.