PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (STUDI KASUS BAWASLU KOTA PALU)

Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-undang Nomor 7
Tahun 2017 (Studi Kasus Bawaslu Kota Palu), Muhammad Afdhal D101
20 176, Pembimbing I : Syachdin dan Pembimbing II : Kamal
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya
penyidikan terhadap penyelesaian tindak pidana pemilu di Bawaslu Kota Palu
dan apa saja yang menjadi hambatan penyidikan tindak pidana pemilu. Dengan
metode penilitian yang digunakan penulis yaitu yuridis empiris. Sehingga dari
hasil penelitian ini, temuan dari hambatan penyelenggaraan pemilu maupun
pemilihan yaitu kurangnya pemahaman Masyarakat tentang teknis dan
larangan dalam tiap tahapan pemilu akibat dari budaya politik di Indonesia dan
pihak-pihak yang berkepentingan, seperti peserta pemilu dan tim kampanye
masih berkecenderungan untuk “mengakali” aturan yang ada sehingga dapat
berkelit dari tuntutan hukum. Adapun Kesimpulan dari penulis yaitu,
Sepantasnyalah bila Bawaslu dan/atau jajarannya sampai Panwaslu Kecamatan
disamping sebagai lembaga penerus laporan dugaan tindak pidana Pemilu
dengan segala kewenangan dimilikinya juga diberi ruang untuk dijadikan
sebagai penyelidik tindak pidana Pemilu mengingat fungsi yang dilakukannya
selama ini adalah fungsi penyelidikan.

Kata Kunci : Pemilihan Umum, tindak pidana pemilu, Penyidikan