PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN BANGGAI

ABSTRAK
Masykur, D101 20 563, Penyidikan Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Perairan Kabupaten Banggai Tahun 2024, Pembimbing I: Dr. Syachdin, pembimbing II : Dr. Kamal
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan,dan hambatan yang dihadapi oleh penyidik TNI AL (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut), POLRI (Kepolisian Republik Indonesia), dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Perikanan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan di wilayah perairan kabupaten banggai. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, TNI AL, POLRI, dan PPNS Perikanan masih menghadapi tantangan.Penyidikan tindak pidana perikanan dapat di lakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh TNI AL,POLRI dan PPNS namun, adanya tiga institiusi yang melakukan penyidikan tindak pidana perikanan berpotensi menimbulkan konflik kewenangan dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, hambatan-hambatan seperti keterbatasan sarana dan prasarana, serta ketidak tahuan masyarakat akan peraturan yang berlaku juga mempengaruhi efektivitas penyidikan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya dilakukan pembinaan untuk mengedukasi masyarakat tentang peraturan-pertaruan yang berlaku agar masyarakat tidak lagi membenarkan hal-hal salah yang sudah menjadi kebiasaan seperti penangkapan ikan menggunakan bahan peldak, serta alokasi sumber daya yang memadai untuk mendukung penyidikan tindak pidana perikanan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan kerjasama lintas lembaga dalam penegakan hukum di sektor perikanan.

Kata kunci : Penyidikan, Tinak Pidana, Perikanan