PERAN BAPPEDA DALAM MERUMUSKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM MENGINTERVENSI PENURUNAN KEMISKINAN

Berbagai program penanggulangan kemiskinan, khususnya di Sulawesi Tengah,
telah dilaksanakan oleh pemerintah, baik di bidang sosial ekonomi, kesehatan, maupun
pendidikan. Pemetaan rencana program penanggulangan kemiskinan diperlukan untuk
meningkatkan efektivitas setiap program yang dilaksanakan. Program-program
penanggulangan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah belum mampu menurunkan
angka kemiskinan secara signifikan. Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, perlu
dilakukan langkah-langkah strategis, komprehensif dan berkesinambungan yang dapat
memberikan dampak terhadap penurunan angka kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk melihat bagaimana peran Bappeda dalam menyusun perencanaan dan
penganggaran untuk menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa Bappeda sebagai fasilitator dan proses perumusan perencanaan dan
penganggaran telah menjalankan tugasnya sebagaimana diatur oleh undang-undang.
Bappeda Sulawesi Tengah dalam merumuskan perencanaan penanggulangan kemiskinan
menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) melalui pelaksanaan penyerapan dan penjaringan aspirasi
dalam bentuk forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Hasil dari
Musrenbang tersebut memuat kerangka anggaran untuk rencana kegiatan yang perlu
didanai oleh sumber-sumber pendanaan, baik itu APBD Kabupaten, APBD Provinsi,
APBN maupun sumber dana lainnya. Setelah musrenbang, ditetapkanlah RKPD yang
kemudian dituangkan dalam PERDA