Peran Humas Pemerintah Kota Palu Dalam Menangani Isu Negatif Mengenai Penanganan Pasca Bencana Di Kota Palu Tahun 2018

ABSTRAK
Muh. Lucky Salanggon. Stambuk. B 501 15 036 Judul Skripsi : Peran Humas
Pemerintah Kota Palu Dalam Menangani Isu Negatif Mengenai Penanganan
Pasca Bencana Di Kota Palu Tahun 2018 Dibawa Bimbingan Sitti Murni
Kaddi.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Humas pemerintah Kota Palu
dalam menangani isu negatif mengenai penanganan pasca bencana di Kota Palu
tahun 2018.
Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah sepuluh (10) orang. Semua
telah dipilih secara purposive sampling. Adapun teknik analisis data pada penelitian
ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Berdasarkan hasil analisa data yang dilakukan, diperoleh hasil penelitian
yang menunjukkan bahwa dalam peran Humas pemerintah Kota Palu dalam
menangani isu negatif mengenai penanganan pasca bencana di Kota Palu yaitu dua
peran telah dilakukan Humas pemerintah Kota Palu yakni Humas sebagai fasilitator
komunikasi dan Humas sebagai teknisi komunikasi. Sebagai fasilitator komunikasi
yakni dengan membuka komunikasi seluas-luasnya kepada khalayak dan
khususnya ke masyarakat yang terdampak bencana agar diketahui peran-peran
pemerintah dalam hal ini Humas pemerintah Kota Palu dan teknisi komunikasi
merupakan peran paling umum di lakukan dilapangan pasca bencana, menyiapkan
segala informasi dan data-data yang akurat dan terpercaya sesuai perkembangan
waktu. Agar dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Selanjutnya, dua peran
yang tidak di lakukan yaitu peran Humas sebagai penasehat ahli dan fasilitator
proses pemecahan masalah. Peran sebagai penasehat ahli belum pernah dilakukan
karena keterbatasan tugas dan fungsi Humas pemerintah itu sendiri. Penasehat ahli
juga peran yang jarang atau tidak dilakukan dalam Humas pemerintahan dan
terakhir peran sebagai fasilitator proses pemecahan masalah merupakan peran yang
tidak dilakukan Humas pemerintah Kota Palu selain penasehat ahli, hal ini
dikarenakan penanganan pasca bencana pada keseluruhannya merupakan
kewenangan dari Pemerintah Pusat Jakarta dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
berwenang sebagai fasilitatornya.
Kata Kunci : Humas Pemerintah, Penanganan Bencana