Peran Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Masalah Sosial Di Desa Powelua Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala

ABSTRAK
Tina, B20117151, PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MENYELESAIKAN MASALAH SOSIAL DI DESA POWELUA KECAMATAN BANAWA TENGAH KABUPATEN DONGGALA, dibimbing oleh Hasan Muhamad dan Hapri Ika Poigi
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran lembaga adat dalam menyelesaikan masalah sosial Desa Powelua dan untuk mengetahui peran pemerintah desa salam menyelesaikan masalah sosial di Desa Powelua, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode yang mengungkapkan fakta, fenomena, serta mengkaji dan memahami objek penelitian dengan bersifat deskriptif sesuai masalah yang diteliti. Penelitian ini terdiri dari jenis dan desain penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahaan data
Hasil penelitian menunjukan bahwa Peran Lembaga Adat dalam menyelesaikan masalah sosial Desa Powelua yakni dengan memberlakukan sanksi bagi yang melanggar dengan memberlakukan hukum adat setempat. Melalui perannya, Lembaga adat di Desa Powelua dalam mengambil keputusan melakukan mekanisme adat, mengeluarkan petuah, perintah atau larangan dan juga memeriksa pelaku yang terlibat konflik dengan demikian lembaga adat yang ada di Desa Powelua dalam perannya menyelesaikan masalah social berdasarkan aturan adat yang beerlaku. Selain itu, Lembaga Adat juga berperan dalam menyelesaikan masalah sosial yang terjadi terhadap masyarakat Desa Powelua yang berasal dari etnis lainya, penyelesaian masalah sosial dalam bentuk sanksi adat tidak dibedakan dengan masyarakat lokal. Konflik atau perselisihan yang ada di Desa Powelua, bila tidak menelan korban jiwa akan diselesaikan melalui hukum adat. Sementara dalam prosesnya dilaksanakan melalui dua (2) tahapan, yakni pertama peradilan adat selanjutnya setelah ada keputusan dari rumah peradilan adat maka akan dilaksanakan keputusan kedua, yakni upacara perdamaian bagi mereka yang terlibat konflik atau perselisihan. Pemberlakuan sanksi adat terhadap pelanggaran-pelanggaran adat dalam hukum adat berdasarkan jenis dan tingkat perbuatan. Pemberian sanksi adat sifatnya dimaksudkan sebagai bentuk hukuman moral dan sosial terhadap masyarakat, namun mempertimbangkan sanksi adat yang diberikan terutama dalam pemberian hukuman hewan ternak (Hewan Babi) yang tidak mungkin di penuhi oleh pelaku pelanggaran adat dikarenakan agama dan kepercayaannya tidak memperbolehkan..
Kata kunci : Kata Kunci : Lembaga adat, masalah sosial