PERJANJIAN UTANG PIUTANG PADA PERUM PEGADAIAN MENURUT UNDANG UNDANG FIDUSIA

PERJANJIAN UTANG PIUTANG PADA PERUM PEGADAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG FIDUSIA
HAMZAH/ Stb : D10115307
Pembimbing : H. Moh. Rusli Ayyub SH.,M.H

ABSTRAK
Perekonomian di Indonesia yang semakin sulit membuat pemerintah memperkenalkan suatu lembaga keuangan baru disamping lembaga keuangan bank untuk memenuhi kebutuhan modal atau dana dari para pengusaha yaitu lembaga pembiayaan. Lembaga pembiyaan menawarkan berbagai macam bentuk penyediaan dana untuk barang-barang modal bagi pengusaha, diantaranya adalah jaminan fidusia atau fidusia. Dengan dasar undang-undang 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.permasalahan yang dibahas adalah bagaimana praktek Utang-Piutang di perum pegadaian berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia yang dibenarkan adalah Perjanjian Fidusia yang di daftarkan kekoantor pendaftaran fidusia yang dibuat dengan akta notaris dan merupakan akta jaminan fidusia, namun mengapa dalam perjanjian fidusia ini tidak didaftarkan dan tidak dibuat denagn akta notaris yang bukan jaminan fidusia dan bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang pembebanannya tidak didaftarkan di kantor pendaftaran manusia, setelah berlakunya undang-undang jaminan fidusia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perjanjin utang-piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia di perum pegadaian dan untuk mengetahui bagaimana keberadaan eksekusi terhadap onjek jaminan fidusia yang pembebanannya tidak didaftarkan di kanor pendaftrana fidusia setelah berlakunya uuf. dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis atau dengan kata lain disebut normatif yaitu dengan cara meneliti peraturan-peraturan, perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka yang merupakan data sekunder.
Kata kunci : Pegadaian; Perjanjian; Utang Piutang.