PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEADAAN DARURAT DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO BERDASARKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak asasi manusia dalam
keadaan darurat berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia dan implementasinya di
Republik Demokratik Kongo. Penelitian ini menggunakan metode hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang
digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer,
sekunder, dan bahan non-hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kovenan
Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, khususnya Pasal 4, mengatur
ketentuan mengenai keadaan darurat yang diterapkan oleh negara. Prinsip
Siracusa memberikan pedoman lebih lanjut mengenai prosedur yang harus diikuti
oleh negara dalam menetapkan dan memberlakukan keadaan darurat. Pada
praktiknya, pelaksanaan keadaan darurat (state of siege) di Republik Demokratik
Kongo menunjukkan bahwa Pemerintah dan Otoritas Militer setempat belum
sepenuhnya mematuhi ketentuan Pasal 4 Kovenan Internasional Hak Sipil dan
Politik serta Prinsip Siracusa. Hal ini terlihat dari ketidakmampuan mereka untuk
memenuhi kewajiban dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya hak-hak
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights).
Sebaliknya, dalam keadaan darurat, tindakan Pemerintah dan Otoritas Militer
justru mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang seharusnya
tidak dapat dikurangi.