PERLINDUNGAN HAK NORMATIF BURUH DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

ABSTRAK
Yustius Boy, D10118063,
Perlindungan Hak Normatif Buruh Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pembimbing I: Dr. H. Sahlan
SH, SE, MS, Pembimbing II: Dr. Asri Lasatu, SH, MH

Perselisihan atau konflik dimungkinkan dapat terjadi dalam setiap hubungan antar
manusia, bahkan mengingat subjek hukumpun telah lama mengenal badan hukum,
maka para pihak yang terlibat di dalamnya pun semakin banyak. Perselisihan di
lingkungan kerja atau perusahaan merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan.
Perselisihan yang terjadi di lingkungan perusahaan dikenal dengan istilah
perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan hubungan industrial
biasanya terjadi antara pekerja/buruh dan perusahaan atau antar organisasi buruh
dengan organisasi perusahaan. Terkait PPHI dalam undang-undang nomor 2 tahun
2004, terdapat 2 (dua) jalur penyelesaian yang dapat dipilih yaitu penyelesaian
perselisihan melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) dan penyelesaian
perselisihan melalui jalur pengadilan hubungan industrial (litigasi). Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui apakah penyelesaian perselisihan hubungan industrial
diluar pengadilan atau non litigasi dan di dalam pengadilan atau litigasi dapat
melindungi hak – hak normatif pekerja/buruh mengingat hak-hak normatif buruh
merupakan hak dasar pekerja dalam hubungan kerja yang dilindungi dan dijamin
dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian normatif dengan mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan
berbagai data sekunder seperti peraturan perundang - undangan, putusan
pengadilan, dan dapat berupa pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukan
bahwa PPHI diluar maupun melalui pengadilan dapat melindungi hak normatif yang
dapat terlindungi antara lain yaitu Hak upah gaji, jam kerja, istirahat dan cuti, hak
keselamatan dan kesehatan kerja, dan hak pemutusan hubungan kerja (PHK) seperti
yang sudah diatur dalam undang - undang nomor 13 tahun 2003. Namun,
keberhasilan ini sangat bergantung pada implementasi yang baik dan keterlibatan
aktif dari smua pihak yang terlibat. Keberhasilan perlindungan hak pekerja
bergantung pada sistem hukum yang efektif dan akses yang setara bagi semua pihak
dalam proses hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Perlindungan, Hak Normatif, Hubungan Industrial