PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSUMEN PADA PT PLN DI KOTA PALU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Keseimbangan perlindungan hukum terhadap konsumen tidak terlepas dari
adanya pengaturan tentang hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para
pihak, dalam rangka usaha untuk melindungi konsumen secara umum dan
mengingat posisi konsumen yang lemah, maka ia harus dilindungi oleh hukum,
karena tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Fokus
permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanaPerlindungan Hak-Hak
Konsumen Pada PT PLN Di Kota Palu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999, dan upaya hukum apa yang dilakukan konsumen yang dirugikan
akibat pemadaman sepihak oleh PT PLN sebagai pelaku usaha. Metode penelitian
yang digunakan yaitu Penelitian Yuridis Empiris dengan menganalisis Data
Primer seperti wawancara kepada PT PLN dan konsumen yaitu RSUD Torabelo
Sigi dan tempat usaha seperti Fotocopydan data Sekunder seperti Jurnal atau
kepustakaan lainnya.Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan
bahwa Perlindungan Konsumen bagi Konsumen PLN kurang maksimal hal itu
dikarenakan PT PLN hanya menyediakan aplikasi PLN Mobile bagi Konsumen
yang ingin megajukan aduan dan keluhan. Pihak Konsumen yang ingin
mengajukan ganti rugi akibat pemadaman listrikoleh PT PLN, penyelesaian
tersebut dapat diajukan ke Pengadilan maupun luar pengadilan seperti lembaga
hukum yaitu BPSK.
Kata Kunci: Pelindungan Hukum, Konsumen, PLN