PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA KORUPSI PADA TAHAP PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memberikan dimensi perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum, khususnya dalam perlindungan hak tersangka atau terdakwa dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Tidak dapat dipungkiri adanya pengabaian aparat terhadap hak-hak tersangka, terdakwa, maupun saksi. Tujuan dari penyusunan tesis ini adalah untuk menganalisis perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa tindak pidana korupsi dalam penyidikan dan penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi serta upaya-upaya perlindungan yang dapat dilakukan oleh tersangka dan terdakwa tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat perskriptif analisis. Perlindungan terhadap hak-hak tersangka korupsi yang diselidiki dan dituntut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana tersangka yang telah ditangkap segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik, disampaikan kepada jaksa penuntut umum dan segera diadili oleh pengadilan untuk mempercepat proses penyelesaian kasus pidana. Tersangka tindak pidana korupsi yang disidik dan dituntut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan upaya hukum melalui lembaga Praperadilan, justice collaborator, mengajukan gugatan rehabilitasi dan kompensasi serta batasan waktu dalam proses peradilan sehingga asas peradilan cepat, biaya ringan dan terutama kepastian hukum dapat tercapai.