Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Belum Terdaftar

Kurangnya registrasi tanah memiliki dampak yang signifikan terhadap ketidakpastian
kepemilikan atas tanah, kurangnya registrasi tanah juga berdampak pada ketidakpastian hukum
yang dialami oleh pemilik atas tanah. Masyarakat yang memiliki tanah tanpa sertifikat resmi
menghadapi risiko kehilangan hak kepemilikan karena klaim yang tidak sah dari pihak lain.
Rumusan Masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap
pemegang hak milik atas tanah yang belum terdaftar? bagaimana penyelesaian sengketa jika
terjadi sengketa atas tanah yang belum terdaftar?. Tujuan Penelitian dalam Skripsi ini yaitu untuk
mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah yang belum
terdaftar untuk mengetahui bagaimana penyelesaian jika terjadi sengketa atas tanah yang belum
terdaftar. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis
normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara
menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perlindungan
hukum terhadap pemegang hak milikatas tanah yang belum terdaftar ada dua yaitu Pertama,
perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang lebih mengarah untuk mencegah
terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif terhadap pemegang hak milik atas tanah yang
belum bersertifikat adalah dengan melakukan pendaftaran tanah. Kedua, Perlindungan hukum
represif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang arahnya lebih kepada upaya penyelesaian
sengketa. Mengenai hak milik atas tanah yang belum bersertifikat tetap mendapatkan perlindungan
hukum apabila surat tanda bukti penguasaan atas tanahnya seperti ada girik, letter C, akta jual beli,
bukti pembayaran PBB. Penyelesaian jika terjadi sengketa tanah yang belum terdaftar melalui dua
cara yaitu : (1) Penyelesaan Sengketa Melalui jalur Pengadilan, dan; (2) Penyelesaian Sengketa
Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR).