Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penggunaan Alat Ukur Dan Timbangan Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi (studi Kasus Dipasar Tradisional Kota Palu)

ABSTRAK
Nursia Magfirah D 10119380, Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap
Penggunaan Alat ukur dan Timbangan Menurut Undang-Undang No.2
Tahun 1981 Tentang Metrologi legal(studi kasus pasar tradisonal kota palu ),
Pembimbing I: Prof. Dr. Sutarman Yodo SH.MH, Pembimbing II: Ratu
Ratna Korompot S.H.,M.H
Pasar tradisional kota palu setiap harinya menyelenggarakan trasaksi jual-beli
umumnya dilakukan secara eceran. Kenyataan di masyarakat seringkali terjadi
perbuatan atau tindakan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha, misalnya
dengan mengurangi jumlah timbangan yang seharusnya atau tidak sesuai dengan
yang tertera.Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana
perlindungan hukum terhadap konsumen penyalahgunaan alat ukur dan
timbangan pada pasar tradisonal kota palu, Penyelesaian yang dilakukan
jika terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha di pasar
tradisional kota Palu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris,
dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap
korban penyalahgunaan alat ukur dan timbangan pada pasar tradisional kota palu
yaitu Perlindungan preventif merupakan bentuk perlindungan hukum untuk
mencegah terjadinya suatu masalah antara konsumen dan pelaku usaha, pemeritah
melakukan tera ulang pada timbangan tersebut .Perlindungan secara refresif
merupakan perlindungan hukum dimana lebih ditunjukkan dalam menyelesaikan
sengketa dilakukan dengan penindakan,pemberian sanksi pada pelaku
usaha.Perlindungan hukum bagi konsumen diperuntukan bagi konsumen untuk
menjaga hak-haknya.Upaya hukum yang dilakukan jika terjadi perselisihan antara
konsumen dan pelaku usaha dipasar tradisional kota Palu adalah Bentuk tanggung
jawab dari pelaku usaha dipasar tradisional kota Palu adalah tanggung jawab
dalam bentuk product liability yang mana pelaku usaha memiliki tanggung jawab
untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen serta ganti rugi. Selain
itu juga dapat diseleaikan melalui gugatan diluar pengadilan dan melalui gugatan
ke peradilan umum dengan menempuh salah satu cara penyelesaian yang
ditawarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
KATA KUNCI : Alat Ukur Timbangan, Konsumen