PERLINDUNGAN HUKUM STATUS KEWARGANEGARAAN EKS PARTISAN ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SURIAH DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

ABSTRAK
Andi Hardiyanti Nur, D 101 17 086, Perlindungan Hukum Status Kewarganegaraan Eks Partisan Islamic State of Irak and Suriah dan Implementasinya di Indonesia, Pembimbing I: Insarullah, Pembimbing II: Suardi.
Dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum warga negara Eks Partisan ISIS dalam DUHAM, setelah dibubarkannya ISIS di Suriah, serta untuk mengetahui status kewarganegaraan Eks Partisan ISIS asal Indonesia, berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif. Pada prinsipnya status kewarganegaraan seseorang sangat menentukan untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai prinsip Hak Asasi Manusia yang mendasar sebagaimana dijamin di dalam DUHAM. Sebagai sumber hukum internasional. Dalam hukum nasional Indonesia juga diatur dalam konstitusi tentang status kewarganegaraan seseorang.Namun, terdapat pengecualian pemberian status kewarganegaraan itu tidak diakui, jika terdapat perbuatan seorang warganegara yang dapat dikualifikasi bertentangan dengan prinsip-prisip Hak Asasi Manusia itu sendiri. Masuknya seorang warganegara dalam dinas tentara ISIS adalah sebagai bentuk pelanggaran yang berafiliasi terhadap kejahatan kemanusiaan, secara hukum nasional terdapat aturan yang dapat menggugurkan kewarganegaraan seseorang berkaitan dengan izin dari presiden perihal masuknya tentara asing.

Kata Kunci: ISIS; Kewarganegaraan; DUHAM.