PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK ATAS TERJADINYA PEMALSUAN MEREK

Merek menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Merek Dan Indikasi Geografis adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis
berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua)
dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih
unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau
badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui (1) Perlindungan hukum terhadap pemilik merek atas tindakan
pemalsuan merek. (2) Akibat hukum bagi pelaku pemalsuan hak merek di Indonesia.
Penggunaan merek orang lain tanpa izin atau pemalsuan dikatakan sebagai
pelanggaran hukum. Jika terjadi pelanggaran merek maka pemilik merek terdaftar
dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan guna melindungi mereknya dari
pelanggar merek. Pemilik merek terdaftar diberikan juga perlindungan hukum berupa
sanksi perdata, pidana, administrasi negara yang merupakan upaya dalam rangka
untuk mewujudkan penegakan hukum merek di Indonesia. Perlindungan terhadap
hak merek sangatlah penting, perlindungan yang diberikan bagi merek tersebut
dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan
hukum secara refresif. Akibat hukum bagi para pelanggar hak merek produk atau
barang palsu yaitu dapat dituntut ganti kerugian karena termasuk ke dalam perbuatan
melawan hukum dengan menggunakan hak merek tanpa mendapat persetujuan dan
izin sebelumnya dari pemegang hak atas merek terdaftar.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Merek.