PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK DEBITUR ATAS LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

ABSTRAK
Margaretha Lukman Lionardo, SH., Stambuk D10221027 Perlindungan
Hukum Terhadap Pihak Debitur Atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan
Pembimbing Utama: Dr. Sahlan, SH., MH, Pembimbing Anggota: Dr.
Ahmad Aswar Rowa, SH., MH
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum lelang hak atas
tanah yang berlaku di Indonesia serta untuk mengetahui perlindungan hukum
terhadap pihak debitur lelang atas lelang eksekusi hak tanggungan. Penelitian
dilakukan dengan metode penelitian penelitian hukum normatif dengan
pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan
konseptual.
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Pertama, Prosedur tahapan
lelang didasarkan pada aturan yang berlaku saat ini yakni Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 312/PMK.06/2020. Dalam putusan Pengadilan Nomor
54/Pdt.G/2021/PN.Pal menyatakan pelelangan tidak sesuai dengan prosedur yang
sehingga dinyatakan batal demi hukum. Putusan tersebut telah tepat dikarenakan
harga lelang yang terlalu rendah dan tidak sesuai dengan nilai jual objek pajak.
Tak hanya itu, prosedur lelang pada tahap pra lelang yakni pemberitahuan kepada
debitur sehingga tidak sesuai tahapan prosedur lelang yang berlaku akibatnya
aspek keadilan hukum bagi debitor tidak terpenuhi. Kedua, bentuk perlindungan
hukum preventif bagi debitor terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan yaitu penilaian terhadap objek hak tanggungan pada awal
pembentukan perjanjian kredit dengan jaminan, kemungkinan untuk melakukan
roya parsial, larangan bagi kreditor untuk serta merta memiliki objek hak
tanggungan karena debitor wanprestasi, kewajiban kantor lelang untuk
memberitahukan debitor mengenai adanya permohonan lelang dari kreditor, sifat
pelelangan yang terbuka untuk umum; penetapan nilai limit yang harus
berdasarkan penilaian oleh penilai atau penaksiran oleh penaksir/tim penaksir,
pengumuman lelang yang mencantumkan nilai limit, sisa hasil penjualan yang
menjadi hak debitor. Serta bentuk perlindungan hukum represif berupa gugatan
debitor pada Pengadilan Negeri Palu dalam rangka melindungi hak-hak nya yang
didasarkan pada gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kreditur
sebagaimana negara memberikan hak kepada warha negara atas hak-haknya
terlanggar.
Kata Kunci : Debitor, Hak Tanggungan, Perlindungan Hukum