PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PANGAN NOMOR 18 TAHUN 2012 (Studi Kasus Pelaksanaan Tugas Bpom Di Kota Palu)

ABSTRAK
TESALONIKA NYOLO-NYOLO (10118494) PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PANGAN NO 18 TAHUN 2012
Dibimbing Oleh Bapak Sutarman Yodo dan Bapak Mohammad Saleh
Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai perlindungan
yang diberikan hukum kepada para konsumen di Kota palu secara umum dan
khusus serta untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam pengawasan
terhadap makanan yang mengandung zat kimia berbahaya. Jenis penelitian untuk
penulisan ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian doktriner. dengan
kesimpulan yang didapat : 1. bahan tambahan pangan merupakan bahan yang
ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan/atau bentuk pangan.
penggunaan bahan tambahan pangan dalam produk pangan yang tidak mempunyai
risiko terhadap kesehatan manusia dapat dibenarkan karena lazim digunakan.
namun, penggunaan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas
maksimal tidak dibenarkan karena merugikan atau membahayakan kesehatan
manusia. maka setiap pangan yang diedarkan harus memenuhi standar keamanan
yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. makanan dan minuman yang
dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standard dan/atau
persyaratan kesehatan. 2. peran pemerintah dalam mengawasi bahan makanan yang
beredar sangatlah signifikan, oleh karena itu pemerintah membentuk suatu lembaga
yang bergerak di bidang pengawasan dan pengaturan peredaran makanan yaitu
Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM). BPOM bertanggung jawab untuk
memastikan peredaran makanan yang beredar di masyarakat memenuhi mutu
dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau
penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang
dan/ atau jasa. dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ditetapkan
sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen bertanggung jawab kepada
Presiden.
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Zat Berbahaya, Pangan.