POLITIK HUKUM PELINDUNGAN BAHASA BANGGAI SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA

Bahasa Banggai yang mengalami degradasi sama dengan Bahasa- bahasa yang
ada di Indonesia mengalami proses kepunahan karena jumlah penutur terutama
generasi muda yang mulai jarang menuturkan Bahasa Banggai menjadi ancaman
serius terhadap kebudayaan Banggai. Perlindungan dalam konteks politik hukum
yaitu perangkat hukum berupa perda menjadi penting apalagi dalam konteks
Otonomi daerah dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan
melestarikan Bahasa daerah dalam bentuk perangkat hukum berdasarkan
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang
Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Di Provinsi Sulawesi Tengah. Penulisan
ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum Bahasa Banggai sebagai wujud
pemenuhan hak asasi manusia. Penulisan ini menggunakan penelitian normatif
yang menekankan pada pengumpulan data berdasarkan, observasi dan fakta
konkret. Hasil penelitian menunjukkan pertama, politik hukum perlindungan
Bahasa Banggai sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia bertujuan untuk
melindungi dan menjamin hak dasar penggunaan Bahasa Banggai,
meningkatnya kesadaran hukum Masyarakat untuk menghargai Bahasa Banggai
agar tidak terjadi degradasi, terhindarnya Bahasa Indonesia, Bahasa daerah
khususnya Bahasa Banggai di tiap- tiap daerah mengalami degradasi atau
kepunahan. Kedua, Politik Hukum Perlindungan Bahasa Daerah dalam
Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 Alinea ke 4, Pasal 42 Undang Undang
Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 32 Undang Undang 1945 Ayat 2 , Ketiga Politik
Hukum Perlindungan Bahasa banggai tertuang di Peraturan Daerah Banggai
Laut No 15 Tahun 2021 .
Kata Kunci: Politk Hukum, Bahasa Daerah, Pelindungan Bahasa Daerah