POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
ABSTRAK
Asria Wahyuni Ahmad, Stambuk D 102 18 038 Mahasiswa Program Studi Magister
Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako dibimbing oleh : Dr. H.Mohammad
Yasin Nahar, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Rahmat Bakri, S.H.,
M.H. sebagai Pembimbing Anggota.
Penelitian ini mengangkat masalah tentang : (1) Bagaimanakah kedudukan
BUMN sebagai perpanjangan tangan negara dalam melaksanakan ketentuan Pasal 33
ayat (2) UUD NRI 1945. (2) Bagaimanakah implementasi tujuan pendirian BUMN
sebagai salah satu pilar perekonomian nasional berdasarkan UU Nomor 19 Tahun
2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Tujuan Penelitian ini yaitu (1) Untuk
mengetahui kedudukan BUMN sebagai perpanjangan tangan negara dalam
melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945. (2) Untuk mengetahui
sejauhmana implementasi tujuan pendirian BUMN sebagai salah satu pilar
perekonomian nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara. Metode Penelitian ini menggunakan tipe penelitian
hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan Hukum yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Hasil dari penelitian ini, yaitu : 1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara belum cukup melindungi atau memenuhi kebutuhan hajat hidup
orang banyak. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33
Ayat (2) belum dapat memberikan penguatan sejauhmana cabang-cabang produksi
yang penting bagi Negara yang dapat dikelola oleh pilar perekonomian Negara. 2.
Implementasi tujuan pendirian BUMN sebagai salah satu pilar perekonomian
nasional berdasarkan UU BUMN belum berjalan secara sempurna dan optimal
Kata Kunci: Politik Hukum, Pembentukan, BUMN