Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Tersangka

Perlindungan hukum bagi rakyat atas tindakan pemerintah dilandasi
oleh dua prinsip, yaitu prinsip hak asasi manusia (HAM) dan prinsip
negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM
mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari
negara hukum. Praperadilan merupaka lembaga baru dalam dunia
peradilan di Idonesia. Praperadilan bukan merupakan lembaga
penegakan hukum yang berdiri sendiri. Praperadilan adalah sebagai
suatu lembaga dibidang penegakan hukum pidana yang menangani
seseorang yang ditangkap ataupun ditahan, disidik, atau dituntut
tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dimana lembaga
ini mempunyai fungsi mengkoreksi atas tindakan yang dilakukanoleh
pejabat baik ditingkat penyidikan maupun ditingkat penuntutan. Pada
penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu, Bagaimana fungsi
lembaga praperadilan dalam kaitannya dengan hak asasi manusia
khususnya tersangka? Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam
memformulasikan lembaga praperadilan sebagai sarana kontrol
dalam melindungi
hak-hak
tersangka? Metode penelitian
menggunakan metode deskrptif normatif. Hasil penelitian bahwa
lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana memiliki fungsi
sebagai lembaga pengawas, dengan tujuan pengawasan yang
dilakukan oleh lembaga praperadilan adalah untuk memberikan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama tersangka
dan terdakwa, disamping perluasan wewenang tersebut hal yang
lebih penting adanya perlindungan hak asasi terhadap tersangka di
masa mendatang.