PROBLEM HUKUM PENERAPAN PASAL DILUAR SURAT TUNTUTAN DAN PENAMBAHAN PASAL DILUAR SURAT DAKWAAN OLEH PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan PN Toli-Toli Nomor : 131/Pid.Sus/2020/PN. Tli)

ABSTRAK

Arie Trifantoro (D 102 20 003). Judul Tesis: Problem Hukum Penerapan Pasal Diluar
Surat Tuntutan Dan Penambahan Pasal Diluar Surat Dakwaan Oleh Putusan Hakim
Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan PN Toli-Toli Nomor:
131/Pid.Sus/2020/PN. Tli). Pembimbin I: Abdul Wahid. Pembimbing II: Syachdin
Permasalahan yang hendak diuraikan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah
penerapan pasal diluar surat tuntutan oleh putusan hakim dalam perkara tindak pidana
narkotika (studi putusan PN Toli-Toli Nomor: 131/Pid.Sus/2020/PN. Tli) dan
bagaimanakah penerapan penambahan pasal diluar surat dakwaan oleh putusan hakim
dalam perkara tindak pidana narkotika (studi putusan PN Toli-Toli Nomor:
131/Pid.Sus/2020/PN. Tli). Untuk memperoleh data dalam penulisan tesis ini dilakukan
melalui penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dengan cara
mempelajari peraturan perundangan dan menganalisis problem hukum penerapan pasal
diluar surat tuntutan dan penambahan pasal diluar surat dakwaan oleh putusan hakim
dalam perkara tindak pidana narkotika.
Dalam menemukan jawaban atas permasalah tersebut di atas, peneliti mendapatkan
jawaban bahwa penerapan pasal diluar surat tuntutan oleh putusan hakim dalam perkara
tindak pidana narkotika (Studi Putusan PN Toli-Toli Nomor: 131/Pid.Sus/2020/PN. Tli)
merupakan ultra petita dalam requisitoir Jaksa Penuntut Umum sehingga Hakim dalam
menjatuhkan putusannya tidak terikat pada requisitoir yang diajukan Jaksa Penuntut
Umum dalam persidangan. Hakim dalam menjatuhkan putusannya memiliki kebebasan
(yang dibatasi oleh alat bukti dan hati nuraninya), tidak bergantung pada tuntutan Jaksa
Penuntut Umum. Penerapan penambahan pasal diluar surat dakwaan oleh putusan hakim
dalam perkara tindak pidana narkotika (Studi Putusan PN Toli-Toli Nomor:
131/Pid.Sus/2020/PN. Tli) tidak dibenarkan karena menyalahi tertib acara pidana, karena
yang memiliki wewenang pasal apa dan mana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah
kewenangan sepenuhnya Penuntut Umum, bukan Hakim;

Kata Kunci: Penerapan Pasal Diluar Surat Tuntutan, Penambahan Pasal Diluar Surat
Dakwaan, Tindak Pidana Narkotika. Studi Putusan Toli-Toli