PROBLEMATIKA PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

iii
ABSTRAK
Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk menitipkan kedaulatannya
kepada anggota DPR, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPD, dan anggota
DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
setiap lima tahun sekali. Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat dapat
mengalami penundaan, apabila di sebagian atau seluruh wilayah NKRI
terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya
yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat
dilaksanakan, dilakukan Pemilu Susulan, sedangkan Pemilu Susulan dapat
dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu.
Dalam tulisan ini akan membedah mengenai apakah penundaan
pelaksanaan Pemilu telah melanggar asas-asas dan prinsip-prinsip
penyelenggaraan Pemilu dan bagaimana mekanisme penundaan pelaksanaan
Pemilu yang menjamin hak-hak konstitusional Pemilih. Tujuan Penelitian ini
untuk meneliti dan menganalisis apakah penundaan melanggar asas dan prinsip
Pemilu serta merumuskan bagaimana mekanisme penundaan Pemilu yang lebih
dapat menjamin hak-hak konstitusional pemilih. Penulis menggunakan Metode
Penelitian Normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan,
pendekatan teori, pendekatan konsep, pendekatan kasus dan pendekatan
perbandingan Negara, yaitu Negara Nigeria, Selandia Baru dan Australia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penundaan pelaksanaan Pemilu
serentak di beberapa wilayah Indonesia, pada konteksnya telah melanggar asas
langsung, asas bebas dan prinsip profesionalitas, sehingga dipandang perlu untuk
dilakukannya perbaikan mekanisme penundaan Pemilu, yaitu dengan menjamin
tidak terbukanya informasi hasil pemungutan suara sementara, sampai
pemungutan suara diseluruh wilayah selesai dilaksanakan, serta perlu di
jelaskannya makna gagguan lainnya atau keadaan memaksa yang dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, agar terwujudnya
kepastian hukum Pemilu dan proses Pemilu yang demokratis.
Kata Kunci: Penundaan Pelaksanaan Pemilu, Pemilu Susulan, Asas.