REKONSTRUKSI KONSEP UANG PENGGANTI DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Stenly Christian Tania. B10321027. “Rekonstruksi Konsep Uang Pengganti dalam
Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi”. Sulbadana, Syachdin. Disertasi Program
Doktor Pascasarjana Universitas Tadulako.
Penelitian membahas potret konstruksi sanksi pidana tambahan pembayaran
uang pengganti dalam undang-undang Tipikor dan analisis terhadap Reformulasi
sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam undang-undang Tipikor sebagai
pembaharuan hukum pidana. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
normatif yurispudensi, dengan pendekatan kualitatif terhadap konsep, statuta maupun
doktrin. Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa Pembebanan pembayaran uang
pengganti dalam pemberantasan tidak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal
18 Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan sarana
yang dapat diterapkan untuk mengwujudkan upaya recovery atau pemulihan keuangan
negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi, pembayaran uang pengganti
dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi sejumlah harta benda yang diperoleh
dari tindak pidana korupsi dan sejumlah harta benda yang telah dialihkan pelaku
kepada pihak lain dimana pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan dan tidak
melakukan perbuatan melawan hukum pidana harus tetap diberikan sanksi uang
pengganti. Inovasi dan rekonstruksi kebijakan serta regulasi sangat diperlukan untuk
menjawab tantangan tersebut. Pertama, perlu adanya pengaturan waktu yang
jelas mengenai pelaksanaan eksekusi uang pengganti. Kedua, peningkatan peran
kejaksaan dalam pemantauan nilai aset yang disita, akibat waktu yang lama antara
penyitaan dan penjualan aset. Pendekatan hukum yang lebih integratif dan
kolaboratif antara instansi terkait, seperti pengadilan, kejaksaan, dan lembagalembaga pengawasan, akan memperkuat sistem peradilan dalam memaksimalkan
pemulihan kerugian negara. Kolaborasi ini juga harus melibatkan teknologi informasi
dalam bentuk sistem pelaporan dan pemantauan aset yang disita, yang akan
memungkinkan pemantauan lebih transparan dan efektif terhadap proses eksekusi
uang pengganti.