SISTEM PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Sistem pendaftaran tanah yang dianut oleh Indonesia berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah sistem publikasi negatif bertendensi
positif, dimana negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis.
Walau demikian, negara tetap berupaya untuk menyajikan data fisik dan data
yuridis tanah yang sebenar-benarnya melalui ketentuan Pasal 18 PP Nomor 24
Tahun 1997 yang menyatakan dalam hal penetapan batas bidang tanah dilakukan
oleh Panitia Ajudikasi berdasarkan penetapan batas oleh pemegang hak yang
bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh pemegang hak atas tanah yang
berbatasan. Permasalahannya adalah terdapat ambiguitas frasa “sedapat mungkin”
pada Pasal 18 tersebut yang menyebabkan tujuan dari pendaftaran tanah sulit
tercapai. Penelitian ini mengidentifikasi masalah yakni Apakah Sistem
Pendaftaran Tanah di Indonesia dapat mewujdukan Tertib Administrasi
Pertanahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami sistem pendaftaran
tanah di Indonesia yang dapat mewujudkan tertib administrasi pertanahan
sehingga dapat menjamin kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode
Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-
undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual
Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: sistem pendaftaran tanah
Indonesia yaitu sistem publikasi negatif bertendensi positif belum dapat
mewujudkan tertib administrasi pertanahan yang menjamin kepastian hukum.