Tanggung Jawab Hukum Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya

Penelitian ini berfokus pada masalah angkutan umum ilegal yang menggunakan
kendaraan pribadi dengan plat hitam, yang tidak memenuhi kriteria sebagai
angkutan umum resmi. Meskipun kendaraan-kendaraan ini tidak memenuhi syarat,
mereka tetap menerima santunan asuransi dari PT Jasa Raharja berdasarkan
Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 jika terjadi kecelakaan. Terdapat perbedaan
tajam dalam penafsiran terkait santunan asuransi Jasa Raharja, dan dampak negatif
dari angkutan umum ilegal ini akan semakin dirasakan oleh penumpang jika terjadi
kecelakaan, mengingat jaminan asuransi dari Jasa Raharja tidak sepenuhnya
terjamin. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persyaratan dan
mekanisme pembayaran santunan asuransi, serta menilai tanggung jawab PT Jasa
Raharja dalam pembayaran santunan untuk kecelakaan yang melibatkan angkutan
ilegal. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif, mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang relevan, dan metode preskriptif untuk
memahami dan menganalisis objek kajian. Temuan penelitian ini menunjukkan
bahwa Undang-Undang No. 34 Tahun 1964, yang mengatur Dana Pertanggungan
Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, ditegakkan melalui peraturan pelaksana
seperti Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965, yang mengatur secara rinci
mengenai mekanisme pembayaran santunan asuransi serta prosedur klaimnya.
Mekanisme ini mencakup persyaratan kepesertaan, jenis santunan yang diberikan,
proses klaim, verifikasi, dan penilaian, hingga pembayaran santunan. 2. Meskipun
angkutan ilegal tidak memenuhi persyaratan hukum, PT Jasa Raharja tetap
berkomitmen memberikan santunan dengan mempertimbangkan aspek
kemanusiaan dan komitmen terhadap perlindungan masyarakat. Kebijakan ini
diambil berdasarkan dasar hukum yang ada, serta mempertimbangkan keadilan bagi
korban yang memerlukan bantuan finansial.