TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP DISTRIBUSI VAKSIN COVID 19 PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab negara dalam distribusi vaksin COVID-19 dari perspektif hukum perdagangan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dalam ketentuan prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional dalam pengaturan distribusi vaksin COVID-19 dan menjelaskan tanggung jawab negara dalam distribusi vaksin COVID-19. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif terkait kebijakan pemerintah Indonesia dalam distribusi vaksin COVID-19 dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach).Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kebebasan berdagang dan perlindungan kekayaan intelektual menjadi prinsip utama yang mendominasi pengaturan distribusi vaksin COVID-19. Namun, terdapat permasalahan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut, menimbulkan kesenjangan distribusi vaksin antar negara. Oleh karena itu, tanggung jawab negara dalam distribusi vaksin COVID-19 menjadi penting untuk memastikan hak atas kesehatan warganya terpenuhi, pada sisi lain ada kepentingan industri farmasi/produsen vaksin. Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah mengambil kebijakan untuk mempercepat distribusi vaksin COVID-19 dengan menjamin akses yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat yaitu pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Jadi, tanggung jawab negara dalam distribusi vaksin COVID-19 perlu ditekankan dan dipertimbangkan dalam penerapan prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional,dengan memastikan keseimbangan antara hak atas kesehatan dan kepentingan industri farmasi berdasarkan GATT/WTO, TRIPS, WHO/Covax Facility, dan Permenkes UU.No 28 Tahun 2021. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dalam distribusi vaksin COVID-19 dan pandemi dimasa depan.