Tinjauan Atas Penerapan Rekapitulasi Suara Berjenjang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah

Salah satu hak politik yang masih dimiliki setiap warga negara adalah hak memberikan suara pada saat pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, baik untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk sebagai anggota legislatif di DPR, DPD, dan DPRD, maupun memilih kepala negara dan kepala daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana dampak atas penerapan rekapitulasi suara secara berjenjang pada pelaksanaan pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia? dan 2) Bagaimana upaya strategis atas dampak yang terjadi selama penerapan rekapitulasi suara secara berjenjang pada pelaksanaan pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan data sekunder, serta bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam penerapannya, sistem rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah menimbulkan dampak yang berpengaruh besar terhadap kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, yaitu menimbulkan adanya beban administrasi pemilihan umum, beban kerja petugas pemilihan umum menjadi lebih berat, juga membuka potensi manipulasi pasca penghitungan suara dari TPS, raibnya suara pemilih setelah dipindahkan ke tingkat berikutnya, hingga ada potensi kesalahan hitung hasil perolehan suara pada form rekapitulasi. 2) Dua upaya strategis yang dapat dilakukan guna mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih berkualitas yaitu melakukan penyederhanaan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan cara memperpendek tingkatan rekapitulasi suara, serta melakukan penggunaan aplikasi Sirekap sebagai perangkat utama rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.