TINJAUAN HUKUM BAGIAN WARISAN ANAK PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA PADA PERKUMPULAN TOGA SINAGA DI KOTA PALU

Sistem kekerabatan yang dikenal pada masyarakat Batak Toba adalah sistem Patrilineal, yang dimana garis keturunan melalui anak laki-laki sedangkan anak perempuan bukan generasi orang tuanya, sehingga anak perempuan bukan merupakan ahli waris dalam adat Batak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pembagian harta warisan menurut adat Batak Toba di perkumpulan Toga Sinaga di kota Palu dan apa faktor penyebab perkumpulan Toga Sinaga di kota Palu tidak melaksanakan hukum waris adat Batak. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini yaitu untuk mengetahui pembagian harta warisan menurut adat Batak Toba di perkumpulan Toga Sinaga di kota Palu dan untuk mengetahui faktor penyebab perkumpulan Toga Sinaga di kota Palu tidak melaksanakan hukum waris adat Batak. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa saja yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Berdasarkan permasalahan yang diangkat dapat disimpulkan bahwa Pembagian harta warisan menurut adat Batak Toba di perkumpulan Toga Sinaga di kota Palu pada beberapa keluarga tidak lagi menerapkan sistem kewarisan adat Batak yaitu mayorat laki-laki sehingga perempuan mendapatkan harta warisan yang pembagiannnya dilakukan dengan penunjukan atau pesan dari pewaris kepada ahli waris dan untuk pembagian setiap ahli waris tergantung dengan jumlah anak laki-laki dan anak perempuan dan perkembangan yang sudah maju mempengaruhi pemikiran yang mengakibatkan masyarakat tidak lagi berpatokan dengan adat, beberapa faktor penyebab perkumpulan Toga Sinaga di kota Palu tidak melaksanakan hukum waris adat Batak yaitu dengan adanya agama yang dianut, pendidikan yang tinggi, ekonomi yang memadai, lingkungan rumah maupun pekerjaan, dan perkawinan dengan beda suku.