TINJAUAN HUKUM KEPOLISIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU (Studi Di Polresta Palu)

ABSTRAK
Denis Toding Pakiding Sarongoe, D 101 16 202, Tinjuan Hukum Kepolisian
Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Studi Di Polresta Palu), Tahun 2023,
Pembimbing I : Dr. Syachdin S.H., M.H, Pembimbing II : Dr. Kamal, S.H.,
M.H
Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri
dari lembaga-lembaga yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan
terpidana dalam perkembangannya advokat sebagai penegak hukum dan termasuk
dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pelaksanaan penyidikan serta faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan
penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Polresta Palu. Metode yang penulis
gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitan hukum empiris yaitu usaha
mendapatkan data-data primer dan dalam hal penelitian ini dilakukan dengan cara
wawancara secara langsung, yaitu dengan mengajukan pertanyakan yang telah
disiapkan secara lisan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk
memperoleh tanggapan atau jawaban dari responden tentang permasalahan dalam
penelitian ini. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data primer maupun
sekunder. Teknik dan pengumpulan data yaitu dengan melakukan penelusuran bahan
pustaka dan penelitian lapangan, yakni dengan cara melakukan wawancara kepada
pihak-pihak yang menjadi objek penelitian. Analisis data yang dilakukan dengan
menggunakan analisis kualitatif yang didukung oleh logika berpikir secara induktif.
Hasil dari penelitian ini menjelaskan pelaksanaan sistem penyidikan di Polresta Palu
selalu berpedoman dalam hukum yang digunakan dalam hal penyidikan harus sesuai
dengan KUHAP dan diperjelas dengan peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019
Tentang Penyidikan Pidana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, serta faktor
yang menghambat pelaksanaan penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Polresta
Palu yaitu saat penyidik melakukan tindakan olah TKP penyidik selalu kesulitan
dalam pencarian bukti-bukti awal terjadinya pelanggaran dikarenakn pelaku selalu
mengelabui penyidik berdalih barang bukti bukan milik pelaku.
Kata Kunci : Kepolisian, Penyidikan, Peradilan Pidana.