Tinjauan Hukum Kewenangan Penyadapan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

DESI OKTAFIANI, D10117703, Tinjauan Hukum Kewenangan
Penyadapan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
di bawah bimbingan Dr. Benny Diktus Yusman Dan H. Amiruddin Hanafi.
Korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga upaya
pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, melainkan
dengan cara-cara yang luar biasa. Salah satu upaya luar biasa yang
dilakukan KPK yaitu sebagian besar didukung melalui Penyadapan.
Namun dibalik keberhasilan KPK membongkar kasus Tindak Pidana
Korupsi terjadi suatu penilai yang bertolak belakang bahwa penyadapan
yang dilakukan oleh KPK dinilai telah melanggar beberapa aturan di
Indonesia salah satunya menggar Hak Asasi Manusia (HAM). Rumusan
Masalah penelitian ini Bagaimana Wewenang KPK Melakukan
Penyadapan Dalam Undang-Undang dilihat dari prespektif Hak Asasi
Manusia (HAM) Dan Bagaimana bentuk pembuktian alat bukti yang
didapatkan melalui penyadapan.Penelitian ini menggunakan metode
penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa
Kewenangan Penyadapan yang dilakukan oleh KPK tidak melanggar Hak
Asasi Manusia (HAM) Dan Bentuk pembuktian alat bukti yang didapatkan
dari hasil penyadapan adalah alat bukti rekaman suara secara Elektronik