TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PUTUSAN PRAPERADILAN TENTANG TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA

BAYU RAHMADANI N. BACULU / D 101 14 011 TINJAUAN HUKUM
PELAKSANAAN PUTUSAN PRAPERADILAN TENTANG TIDAK
SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA
Oleh :
Pembimbing / H. Hamdan Rampadio Dan Awaliah
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Bagaimana bentuk pelaksanaan
putusan praperadilan di Indonesia dan Untuk mengetahui kendala yang di hadapi
dalam penyidikan dan proses praperadilan terhadap penetapan tersangka di
indonesia. Penelitian ini termaksud penelitian Hukum Normatif (Doktrinal), yang
melakukan penelusuran bahan-bahan hukum baik Primer, Sekunder, maupun
Tersier. Upaya hokum bagi para terdakwa atau terpidana sebagai bentuk
persamaan di hadapan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, terdiri
dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Adapun upaya hukum
biasa, meliputi perlawanan, banding, dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar
biasa, meliputi pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan
kembali. Upaya hukum juga merupakan manifestasi dari fungsi hukum,
dimana untuk melindungi manusia dalam masyarakat, bangsa, dan negara.
Selain itu baik jiwa dan raga maupun hak individu yaitu hak asasinya, hak
kebendaanya, maupun hak perorangannya. Aparat penyelenggara hukum
maupun masyarakat, khususnya para pelaku tindak pidana agar memahami hak
dan kewajiban yang telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 3 Tahun
2009, dan UU No. 48 Tahun 2009 terkait perlindungan hukum terhadap pelaku
tindak pidana berdasarkan system peradilan pidana Indonesia.
Kata Kunci : Prarperadilan; Tersangka.