TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN MAKANAN IMPOR (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Parepare)

ABSTRAK
Nurul Masyuni, D10116625, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Peredaran
Makanan Impor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Parepare, Tahun
2022, Pembimbing: H.Ridwan Tahir
Banyak makanan yang masuk ke Indonesia tanpa informasi yang Jelas tentang
kemasan, entah itu Karena tanpa izin edar dan tanpa adanya pelebelan Makanan
Luar yang mengakibatkan peredaran makanan impor bias dengan mudahnya di
edarkan dan diperdagangkan. Yang menjadi permaslaahan yaitu : Bagaimana
penegakan hokum pidana terhadap peredaran makanan impor yang tanpa izin
edar di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Parepare? Bagaiamana upaya penegak
hukum dalam mengatasi peredaran makanan impor yang tidak memiliki izin edar di
Wilayah Hukum Kepolisian Resort Parepare. Penelitian ini merupakan penelitian
yuridis empiris yaitu penelitian yang berusaha mengindentifikasi hokum yang
terdapat dalam masyarakat, menggunakan data primer yaitu melalui wawancara,
dan data sekunder yaitu diperoleh dari bahan pustaka. Hasil penelitian penegakan
hukum pidana terhadap peredaran makanan impor di Wilayah hokum Kepolisian
Resort Parepare yaitu Penegakan hukum peredaran makanan impor yang tanpa
izin edar di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Parepare tidak pernah menyikapi
atau tidak melakukan penindakan terhadap pelaku peredaran dan perdagangan
makanan dan minuman kemasan impor di wilayah kerjanya dan Upaya penegak
hukum dalam mengatasi peredaran makanan impor yang tidak memiliki izin edar
di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Parepare yang dilakukan oleh beacukai,
polres parepare, dan balai besar POM Makassar yaitu terdiri dari seksi
pemeriksaan dan seksi penyidikan yang dimana mempunyai peran besar dalam
menegakkan aturan terhadap izin edar makanan impor di Makassar dan sekitarnya
salah satunya daerah kota Parepare untuk memastikan bahwa makanan yang
diimpor memiliki kelayakan, keamanan, dan mutu yang baik untuk dikonsumsi oleh
masyarakat Parepare.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Izin Edar , Makanan Impor