Tinjauan Hukum Tentang Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penegakan Hukum Acara Persaingan Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Hukum persaingan usaha di Indonesia, yang mana bersinggungan dengan
ekonomi dan dipengaruhi oleh pemikiran ekonomi. Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU), walaupun terdapat kendala pada kewenangannya, tetapi berperan
penting menegakkan hukum dalam memutuskan kerugian, serta menjatuhkan
sanksi. Tantangan eksternal menuntut Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) guna terus beradaptasi serta mengembangkan kebijakan untuk
memelihara persaingan yang sehat. Penelitian ini menganalisis tahapan yang
dilakukan dalam melaksanakan mekanisme penanganan perkara di dalam hukum
acara persaingan usaha dengan fokus pada tahapan penanganan perkara serta
peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kajian ini mencakup tahapan
pengumpulan bukti, pemeriksaan pendahuluan, dan penjatuhan putusan, serta
peran KPPU dalam penegakan hukum.
Metode penelitian normatif diterapkan dalam penelitian ini dengan
melakukan analisis dokumen hukum dan literatur terkait untuk mengevaluasi
implementasi hukum acara. Dalam hal ini temuan menunjukkan bahwa meskipun
kerangka hukum sudah ada, tetapi terdapat beberapa kelemahan dalam
pelaksanaan, seperti ketidakjelasan prosedur dan adanya kendala dalam
kewenangan KPPU terkait eksekusi putusan. Kelemahan ini dapat mempengaruhi
efektivitas penegakan hukum persaingan usaha. Penelitian ini menyarankan
amandemen hukum untuk memperkuat posisi KPPU, memperjelas prosedur
hukum, dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha.
Amandemen diharapkan dapat memperbaiki implementasi hukum serta
mencurahkan perlindungan yang lebih baik untuk pelaku usaha kecil ataupun
besar serta konsumen, serta dapat menciptakan iklim persaingan yang lebih adil
dan transparan untuk mewujudkan sistem persaingan usaha yang bersih serta
sehat.