TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA MALALA KECAMATAN DONDO KABUPATEN TOLITOLI

IRFANDI D10120795, Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli, Pembimbing I : Hj. Nursiah Moh. Yunus, S.H, M.H, Pembimbing II : Aifan S.H, M.H
Perjanjian bagi hasil tanah pertanian meski telah diatur dalam undang-undang, tetapi banyak perjanjian yang dilakukan berdasarkan dengan hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dan faktor apakah yang menjadi penyebab tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah pertanian di Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli dilakukan secara lisan Mengenai pembagian hasil tanah pertanian sesuai dengan kesepakatan yang
pembagiannya yaitu: 1/3 untuk pemilik tanah 2/3 untuk petani penggarap dan
pembagian secara “sewa Petu”. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang
Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian masih sulit untuk diterapkan di Desa Malala
Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. Terdapat beberapa faktor penyebab Tidak
digunakannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan
Perjanjian Bagi Hasil yaitu faktor masyarakat, faktor kebudayaan, faktor rasa saling
percaya antar masyarakat yang masih tinggi, faktor fasilitas dan sarana, serta faktor
kesadaran hukum yang masih rendah.
Kata Kunci : Perjanjian Bagi Hasil, Perjanjian Lisan, Tanah Pertanian.