TINJAUAN YURIDIS ATAS PERKARA HUMAN TRAFFICKING UNTUK DIPEKERJAKAN DI NEGARA LAIN (Studi Putusan Perkara Nomor 160/Pid.sus/2023/PN Pre)

ABSTRAK

Petra Victory Sagala, D10120152, “Tinjauan Yuridis Atas Perkara Human Trafficking Untuk Dipekerjakan Di Negara Lain (Studi kasus Putusan Perkara No.160/Pid.sus/2023/PN Pre)”, Pembimbing I: Ridwan Tahir, Pembimbing II: Vivi Nur Qalbi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN.Pre serta untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN.Pre. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif, dengan mengkaji menggunakan data sekunder seperti menggunakan data sekunder, seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan berupa hasil ilmiah para sarjana.Berdasarkan permasalahan diatas maka bisa diuraikan Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) merupakan salah satu tindak pidana yang sangat kompleks sehingga sulit untuk diberantas. Dalam kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang biasanya tidak hanya menyangkut satu bidang kehidupan saja namun lebih dari satu bidang kehidupan. Tindak pidana perdagangan orang juga seringkali terjadi tidak hanya dalam wilayah suatu Negara saja tetapi juga diluar wilayah suatu negara. Penempatan buruh migran oleh perseorangan secara illegal merupakan salah satu Tindak Pidana Perdagangan Orang yang sangat berbahaya bagi buruh migrant yang bekerja di negara lain. Di Kota Parepare sangat banyak terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk dipekerjakan di Negara lain . Penelitian ini menggunakan bahan hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Hasil dari penelitian ini akan menguraikan bagaimana penerapan sanksi pidana kepada terdakawa dan juga akan menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim,Perdagangan Orang ,Praktik Sanksi Pidana.