TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Istiliana (D 101 16 497) Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
Pembimbing: Manga’Patila, S.H.,M.H

Pembatalan perkawinan dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan ketika
diketahui terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi.Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Pasal 22 menegaskan bahwa Perkawinan dapat dibatalkan apabila para
pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah prosedur pengajuan
pembatalan perkawinan, dan apa akibat hukum dari perkawinan yang dibatalkan.
adapun tujuan penulis yaitu untuk mengetahui bagaimanakah prosedur pengajuan
pembatalan perkawinan dan akibat hukum dari perkawinan yang dibatalkan. Metode
yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif yang
mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan
dan Peraturan yang terkait dengan penelitian tersebut. Berdasarkan hasil
penelitianAdapun prosedur pembatalan perkawinan yaitu, berdasarkan Pasal 38
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan
menyebutkan bahwa prosedur pengajuan permohonan pembatalan perkawinan
dilakukan sesuai dengan prosedur pengajuan permohonan perceraian. Batalnya
suatu perkawinan atau perkawinan dapat dikatakan batal dimulai setelah keputusan
Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat
berlangsungnya perkawinan.Mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan
terhadap putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama mencakup 3 (tiga)
hal penting, yaitu: Terhadaphubungan suami isteri, terhadap kedudukan anak,
terhadap pihak ketiga.

Kata kunci : Pembatalan, Perkawinan, UU No 1 Tahun 1974