Tinjauan Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

ABSTRAK

I Kadek Juli Artawan, D10117046, Analisis Yuridis Pendirian Perseroan
Terbatas Bagi Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pembimbing I: Prof. Dr. Sutarman Yodo, SH.,
MH, dan Pembimbing II: Dr. Muhammad Ikbal, SE., MH
Pada penelitian ini akan berfokus pada pendirian Perseroan Terbatas jenis baru
yang dikenal dengan Perseroan Terbatas dengan kriteria Usaha Mikro dan Kecil
pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta
Kerja. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan
pendirian Perseroan Terbatas yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil
berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan apakah Perseroan Terbatas dengan
kriteria Usaha Mikro dan Kecil layak disebut sebagai Perseroan Terbatas ditinjau
dari Undang-Undang Perseroan Terbatas. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif dengan menggunakan metode
pendekatan undang-undang dan pendekatan kopseptual. Berdasarkan permasalah
yang diangkat maka dapat disimpulkan bahwa perubahan yang terjadi pada
beberapa pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah meperluasan defenisi
Perseroan Terbatas, perluasan tersebut tersebut melahirkan entitas baru yang
dikenal dengan istilah Perseroan Terbatas dengan Kriteria Usaha Mikro dan Kecil
(PT UMK). Beberapa perubahan pada konsep Perseroan Terbatas dengan
hadirnya PT UMK yaitu pertama pendirian Perseroan Terbatas yang dapat
didirikan oleh 1 (satu) orang pendiri berdasarkan surat pernyataan pendirian,
kedua penghapusan mengenai batasan modal dasar pendirian Perseroan Terbatas
menjadi didasarkan pada keputusan pendiri perseroan, ketiga perihal organ
Perseroan Terbatas yang pada hakikatnya tetap sama akan tetapi pada PT UMK
organ tersebut dijabat oleh satu orang yaitu pendiri Perseroan, keempat yaitu
perihal perolehan status badan hukum Perseroan Terbatas yang tadinya
berdasarkan keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan
Terbatas berubah menjadi setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan
sertifikat pendaftaran secara elektronik. Perseroan Terbatas dengan kriteria
Usaha Mikro dan Kecil tidak layak digolongkan dalam bentuk Perseroan Terbatas
sebab esensinya bertentangan atau tidak selaras dengan konsep Perseroan
Terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, PT UMK, UMKM