Tinjauan Yuridis Terhadap Bagi Hasil Tanah Sawah Pertanian Di Desa Kombi Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-toli

Bertani merupakan salah satu mata pencaharian yang paling banyak digeluti di daerah
pedesaan termasuk masyarakat di Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan
Kabupaten Toli-Toli. Namun, kendala yang terjadi adalah tidak semua petani sawah
memiliki tanah sawah pertaniannya sendiri sehingga hanya menjadi buruh tani atau
penggarap karena hal tersebut para pihak melakukan perjanjian bagi hasil tanah
sawah pertanian. Kenyataan yang terjadi adalah Perjanjian Bagi hasil Tanah Sawah
Pertanian yang terjadi Di Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-
Toli masih menimbulkan permasalahan, Adapun permasalahan yang dikaji yaitu
bagaimana proses Perjanjian Bagi Hasil Tanah Sawah Pertanian yang dilakukan di
Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-toli dan penyelesaian
masalah apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil tanah sawah
pertanian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil
Penelitian ini menunjukan bahwa masih kurangnya peran pemerintah daerah setempat
guna melakukan penyuluhan terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku
khususnya terkait peraturan perundang undangan yang mengatur tentang bagi hasil
sehingga masyarakat lebih memilih untuk melakukan perjanjian bagi hasil dengan
sistem hukum adat yang telah dilakukan sejak lama serta penyelesaian apabila terjadi
wanprestasi secara alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu dengan
cara musyawarah atau melalui mediasi berdasarkan asas kekeluargaan oleh pihak
pemerintah setempat atau ketua-ketua adat atau pemuka masyarakat. Penelitian ini
menyangkut Tinjauan Yuridis Bagi Hasil dengan maksud untuk mengetahui
pelaksanaan bagi hasil tanah sawah pertanian dan penyelesaian wanprestasi dalam
perjanjian bagi hasil tanah sawah pertanian yang ada di Desa Kombo Kecamatan
Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli. Adapun upaya yang dapat dilakukan yaitu
penyuluhan secara menyeluruh kepada masyarakat terkait peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil serta melibatkan pihak
pemerintahan atau pihak adat dalam hal penyelesaian sengketa.
Kata Kunci : Bagi Hasil,Tanah Sawah Pertanian,Hukum Adat