TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN AIR MINUM DALAM PERJANJIAN DENGAN PIHAK PDAM

ABSTRAK

Iqbal (D 101 16 492) Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen
Air Minum Dalam Perjanjian Dengan Pihak PDAM, Pembimbing: Prof. Dr.
Sutarman Yodo, S.H.,M.H

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Perlindungan konsumen
berasaskan mamfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan
konsumen, serta kepastian hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah
bagaimana posisi hukum konsumen sebagai pelanggan di dalam perjanjian dengan
pihak PDAM, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen air minum
apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian. Tujuan penulis yaitu untuk mengetahui
bagaimana posisi hukum konsumen sebagai pelanggan di dalam perjanjian dengan
pihak PDAM, dan bentuk perlindungan hukum konsumen air minum apabila terjadi
wanprestasi dalam perjanjian. Metode yang digunakan penulis adalah metode
Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan
mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Dalam pasal 18 UUPK menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausula
baku, yaitu untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha
berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen
adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen, dalam pasal 1313 KUHPerdata pengertian
perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan
antara pihak tidak selamanya dapat berjalan mulus dalam arti masing-masing pihak
puas, karena kadang-kadang pihak pemakai jasa tidak memakai jasa sesuai dengan
harapannya, apabila pemakai yang dalam hal ini konsumen tidak menerima jasa
sesuai dengan yang diperjanjikan, maka pelaku usaha telah melakukan wanprestasi.
Berdasarkan permasalahan yang diangkat maka dapat disimpulkan posisi hukum
konsumen dengan pihak PDAM dapat dikatakan tidak seimbang. Perlindungan
hukum bagi konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga
keseimbangan hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, sehingga
perlu adanya prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen yang dapat
menjadi acuan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.

Kata kunci: Konsumen, Perjanjian, PDAM