Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu (Studi Kasus Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pal)

ABSTRAK
Dwiki Putra Perkasa/D10116033, Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu (studi kasus Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pal.(pemilu) ) dibimbing oleh Harun Nyak Itam Abu

Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemilu dan untuk mengetahui sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pemilu. Penelitian ini menggunakan metode Normatif dan data yang digunakan merupakan data sekunder yang terbagi dalam klarifikasi bahan hukum primer,sekunder dan tersier yang kemudian diolah sesuai dengan rumusan masalah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemilu belum memenuhi (idees des recht) atau cita hukum yang meliputi unsur kepastian, keadilan, dan pemanfaatan serta faktor yuridis dan non yuridis dan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa lebih diutamakan untuk melakukan penecegahan serta restorative justice. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 2 (dua) bulan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Sanksi, Tindak Pidana Pemilu