Tinjauan Yuridis Terhadap Pola Pembinaan Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau yang disingkat dengan LPKA adalah
lembaga tempat anak menjalani masa pidananya, LPKA merupakan tahap akhir
dari sistem peradilan pidana yang berwenang yang diberi tugas oleh negara untuk
melakukan pembinaan dan memberikan pengayoman kepada anak binaan yang
tepat dan sesuai dengan kondisi anak binaan tersebut, Fokus Penelitian ini adalah
Implementasi pola pembinaan Anak Binaan yang apakah sudah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan beserta menulusuri mengenai Hambatan-hambatan
dalam proses pemberian pembinaannya, yang dilakukan oleh pihak Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu. Permasalahan dalam penelitian
ini adalah bagaimana Implementasi Pola pembinaan Anak Binaan di LPKA Kelas
II Palu dan beserta faktor-faktor penghambat pola pembinaan Anak Binaan di
LPKA Kelas II Palu. Metode penelitian yang digunakan yaitu kajian empiris,
dengan tujuan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan peneliti
yang didasarkan atas data sekunder yang terkumpul dari bahan-bahan pustaka,
data primer yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi serta data tersier
yakni data pendukung lainnya. Bentuk-bentuk pembinaan terhadap anak binaan di
LPKA Kelas II Palu: Pembinaan Keagamaan seperti sholat lima waktu, membaca
Al-Qur’an, sholawat dan memberi kajian-kajian kerohanian setiap hari jumat
bekerjasama dengan Kementerian Agama. Pembinaan Pendidikan yang bekerja
sama dengan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Mulia Kasih yaitu
pembelajaran dengan sistem paket A, B dan C dan juga turut bekerjasama dengan
Dinas Pendidikan. Pembinaan Keterampilan yaitu minat dan bakat seperti
olahraga, seni, kegiatan pelatihan mengelas, kerajinan tangan, perikanan dan
pertanian. Faktor hambatan yang ditemukan di LPKA Kelas II Palu yakni
kurangnya fasilitas sarana dan prasarana seperti kurangnya lapangan olahraga dan
buku-buku dalam perpustakaan LPKA Kelas II Palu, selanjutnya sulitnya pihak
LPKA Kelas II Palu dalam memberikan assessment kepada anak binaan yang
kesulitan berbahasa Indonesia, sulitnya pihak LPKA Kelas II Palu untuk
memenuhi berkas anak binaan jika keluarga anak binaan tersebut susah untuk
dihubungi ataupun yang sudah tidak mempunyai keluarga. Berdasarkan
permasalahan yang diangkat dapat disimpulkan bahwa implementasi pola
pembinaan Anak Binaan di LPKA Kelas II Palu sudah berkesesuaian namum
belum maksimal dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hambatan-hambatan dalam proses pembinaan yang masih perlu menjadi evaluasi
bagi pihak LPKA kelas II Palu untuk menunjang proses pembinaan Anak Binaan
di LPKA Kelas II Palu.