TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pal)

Korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematik (sistematic crime) dan meluas (wide
crime) ke seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. korupsi yang meluas dan
sistematis ini merupakan pelanggaran hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.
Adapun yang menjadi rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas yaitu
sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan kesalahan
terdakwa tindak pidana korupsi dana desa pada Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2020/PN Pal. (2) Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak
pidana korupsi dana desa pada Putusa Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal. Dengan
menggunakan metode penelitian yuridis normative diperoleh kesimpulan sebagai berikut.
Pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan pada perkara tindak pidana
korupsi No. 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal didasarkan fakta-fakta yang terungkap
dalam persidangan melalui keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti
petunjuk dan alat bukti keterangan terdakwa. Selain itu Majelis Hakim juga
mempertimbangkan aspek non hukum yakni sebelum menjatuhkan hukuman yang layak
bagi terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan agar perlu dipertimbangkan
terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Kemudian
Majelis Hakim memiliki tugas yang berat karena keputusan berada sepenuhnya di
tangan hakim dalam mengadili perkara harus seobyektif mungkin agar masingmasing pihak tidak meraskan ketidakadilan yang mengacu pada kurangnya
kepercayaan masyarakat dalam penyelesaian perkara yang mereka hadapi.
Seperti saksi pancahayat monsangi; (bendahara) harus dilakukan penyidikan
Kembali terkait keterkaitannya dengan perkara ini