TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG

Shandy Johanes Frederik, STB: D. 101 14 319, dibimbing oleh Dr. Benny
Diktus Yusman, SH., MH, Judul: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi
Dan Pencucian Uang.
Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh semakin berkembangnya modus
operandi pelaku korupsi dalam menyimpan, menyalurkan dana hasil korupsi, sehingga
aset tersebut seakan-akan hasil legal, sehingga perlu penerapan ketentuan pencucian
uang dalam upaya pengembalian hasil korupsi.
Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimanakah proses ketentuan tindak pidana
korupsi sebagai tindak pidana asal dalam pencucian uang dan bagaimanakah penegak
hukum dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pencucian uang, dengan
penelitian hukum normatif.
Hasil penelitian ini diketahui bahwa, untuk menentukan adanya tindak pidana
pencucian uang dalam kasus tindak pidana korupsi, harus menentukan terlebih dahulu
tindak pidana asalnya yaitu tindak pidana korupsi, karena tindak pidana pencucian uang
tidak dapat berdiri sendiri hanya sebagai tindak pidana ikutan dari adanya tindak pidana
korupsi, sehingga keberadaan tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana asalnya yaitu
korupsi dan Penegak hukum dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan
pencucian uang yaitu PPATK melakukan penelusuran aset hasil kejahatan korupsi
dengan membantu aparat penegak hukum dan memberikan informasi keuangan dalam
rangka mengungkapkan kasus korupsi, baik diminta maupun tidak diminta oleh penegak
hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan PPNS
Perpajakan. Disarankan perlunya perluasan tindak pidana asal yang saat ini hanya
mengatur 25 tindak pidana, karena banyak tindak yang merugikan negara dan
masyarakat belum diatur dalam undang-undang pencucian uang atau revisi undangundang.
Kata Kunci: Korupsi, Pencucian Uang